-
Berita | 20 hari laluSejumlah PJ Kepala Daerah Dukung Pencopotan Direksi Bank Aceh
Kebijakan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah SE MSi mencopot dua orang direksi Bank Aceh Syariah (BAS), yaitu Direktur Utama Muhammad Syah dan Direktur Operasional Zulkarnaini, mendapat respon positif dari sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Daerah di sejumlah kabupaten dan Kota di Aceh.
-
Nasional | 23 hari laluAceh Bukti Tidak Ada Cawe-cawe Menangkan Prabowo-Gibran
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Khalilul Khairi menilai, kecil kemungkinan kepala daerah menyalahgunakan jabatannya atau cawe-cawe untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
-
Polkum | 25 hari laluPartai Demokrat Aceh Buka Penjaringan Calon Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pasca pemilihan legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Aceh membentuk tim penjaringan kontestasi calon kepala daerah Bupati/walikota di 23 kabupaten/kota, plus calon Gubernur yang digelar 27 November 2024 mendatang.
-
Aceh | 29 hari laluAlamp Aksi: Maju Pilkada, Pj Kepala Daerah di Aceh Harus Mundur dari Jabatan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berkeinginan maju Pilkada diminta untuk segera mundur dari jabatan yang sedang kini didudukinya. Apalagi sudah ada penegasan Mendagri bahwa paling lambat harus mundur 5 (lima) bulan sebelum Pilkada dimulai.
-
Polkum | 30 hari laluMendagri: Ikut Pilkada 2024, Pj Kepala Daerah Harus Mundur!
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penjabat (Pj) kepala daerah harus mundur dari jabatan, apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024.
-
Opini | 1 bulan laluInovasi dan Skala Suksesi Banda Aceh
DIALEKSIS.COM | Opini - Tidak lama lagi, seluruh Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak, untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Begitupun Aceh, 23 kabupaten/kota akan menjalankan "demokrasi" untuk memilih pemimpinnya.
-
Nasional | 1 bulan laluKomisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menegaskan akan tetap merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun bukan untuk membahas jadwal pelaksanaan pilkada.
-
Aceh | 2 bulan laluWali Nanggroe Berikan Titah Pemilu Damai kepada Kepala Daerah Wilayah Tengah Aceh
DIALEKSIS.COM | Redelong - Wali Nanggroe Aceh PYM Tgk. Malik Mahmud Al Haythar memberikan titah terkait Pemilu Damai saat menghadiri acara silaturahmi daerah wilayah tengah, di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Rabu (31/1/2024).
-
Ekonomi | 3 bulan laluMenko Airlangga: Kepala Daerah Bisa Berikan Insentif Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti keputusan Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada 19 Januari 2024 yang membahas tanggapan dan keberatan pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Asosiasi dan Pelaku Usaha di bidang Perhotelan dan Jasa Hiburan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/1/2024).
-
Nasional | 4 bulan laluPj Kepala Daerah Tidak Netral Berpotensi Hukuman Disiplin
Jakarta - Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti sejumlah pemberitaan terkait Penjabat (Pj) Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang dicopot dari jabatannya karena dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024. Menanggapi pemberitaan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Otok Kuswandaru menegaskan bahwa Pj Kepala Daerah yang tidak netral, akan berpotensi hukuman disiplin.
-
Berita | 4 bulan laluMendagri Pastikan Pencopotan Pj Kepala Daerah tak Netral Terus Berlanjut
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya telah mengganti beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Berita | 5 bulan laluMendagri: Kepala Daerah Tak Mampu Atasi Inflasi Bakal Dicopot
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi di daerah akan dicopot dan diganti penjabat (pj). Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.
"Bapak Presiden juga menegaskan jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
-
Nasional | 5 bulan laluKPK Minta Pj Kepala Daerah Konsisten Jaga Integritas
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penjabat (pj) kepala daerah di Indonesia menguatkan integritas. Hal tersebut mesti dijaga agar mereka tidak tersangkut korupsi.
"Ketika sudah paham jaga integritas, maka kita pahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
-
Berita | 6 bulan laluKecewa Tak Pernah Dapat Penghargaan, AKP Andri Gustami Pilih Jadi Kurir Narkoba Fredy Pratama
DIALEKSIS.COM | Jakarta - AKP Andri Gustami beralasan nekad mengkhianati institusi Polri, dan memilih bergabung dengan jaringan narkotika gembong Fredy Pratama lantaran kecewa tak pernah mendapat penghargaan.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (23/10/2023).
Dalam dakwaannya, AKP Andri disebut mengawali seluruh tindak pidananya dari sebuah peristiwa penangkapan terhadap seorang kurir sabu pada Agustus 2022 lalu.
-
Parlemenkita | 6 bulan laluBaleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
-
Berita | 6 bulan lalu3.851 Tersangka Narkoba Ditangkap Selama Sebulan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Satuan Tugas Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri menangkap 3.851 tersangka tindak pidana narkoba selama periode 1 September-18 Oktober 2023. P3GN dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan berantas habis pelaku narkoba.
"Dari awal dibentuk Satgas P3GN tanggal 1 September 2023 hingga saat ini total tersangka tindak pidana narkoba yang ditangkap sebanyak 3.851 orang," kata Ketua Satgas P3GN Polri Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan Kamis (19/10/2023).
-
Nasional | 6 bulan laluOmbudsman Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Pengaduan Maladministrasi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan pengaduan malaadministrasi atau penyimpangan terhadap pelayanan publik.
"Pengaduan masyarakat Jember terkait pelayanan publik masih rendah yakni tujuh laporan pada tahun 2021 dan tahun 2022 hanya empat laporan saja," katanya saat menggelar kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik di salah satu hotel di Jember, Jumat (13/10/2023).
-
Aceh | 7 bulan laluDijuluki Gampong Bebas Narkoba, Begini Cerita Alta Zaini Keuchik Gampong Lampulo
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh baru saja mendapat julukan gampong bebas narkoba.
Ini dilakukan oleh Alta Zaini Keuchik Gampong (Kepala Desa) Lampulo sehingga wilayah itu mendapat julukan dari Polresta Banda Aceh Gampong Bebas Narkoba.
-
Berita | 7 bulan laluIni Orang Kepercayaan Gembong Narkoba Fredy Pratama dan Perannya
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Orang kepercayaan gembong narkoba Fredy Pratama diburu. Kaki tangan Fredy merupakan pasangan suami istri (pasutri).
"Masih (DPO) yang cewek sama cowok, suami istri," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa saat dikonfirmasi, Jumat (15/9/2023). Mukti belum mau membeberkan identitas pasutri itu. Dia hanya menyebut keduanya berinisial FA dan PN.
-
Parlemenkita | 7 bulan laluKetua Komite I DPD RI: Kami Bakal Evaluasi Pj Kepala Daerah Bupati/Walikota se-Indonesia
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja dengan Mendagri, Tito Karnavian membahas pelaksanaan urusan pemerintahan, penataan Daerah Otonom dan Desain Besar Otonomi Daerah, Penjabat Kepala Daerah. Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi melakukan evaluasi terhadap Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Aceh dan Seluruh Indonesia.